Targetkan 6000 Sertifikasi Halal Kemenag Kab. Badung Gelar Kampanye Mandatory Halal

PWNUBALI.OR.ID | Badung – Kementerian Agama Kabupaten Badung menyelenggarakan Kampanye Mandatory Halal sesuai kesepakatan dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPJPH dengan Satgas Layanan Halal se-Indonesia pada 30 Januari – 1 Februari 2023.

Acara yang serempak diselenggarakan di 1000 titik se-Indonesia pada Sabtu [18/03] bertujuan sebagai awareness masyarakat terkait kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2024 serta diharapkan mampu memberikan informasi seluas”nya agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memiliki sertifikasi halal.

Bacaan Lainnya

Kemenag Kabupaten Badung sendiri menggelar kampanye pada 2 titik penyelenggaraan, yakni Masjid Al Hasanah Canggu Permai, Tibubeneng, Kuta Utara dan Yayasan Insan Mulia, Jimbaran, Kuta Selatan.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan potensi pelaku usaha produk makanan dan minuman di Indonesia sekitar 3,9 juta. Jumlah yang tidak sedikit itu membuat Kementerian Agama memiliki target penerbitan 1 juta sertifikat halal yang tentunya mengikuti SOP yang berlaku.

Amron Sudarmanto, S.Pd., M.A dalam wawancara langsungnya menyampaikan latar belakang dari kewajiban sertifikasi halal ini bukan semerta-merta memikirkan warga yang beragama muslim saja, melainkan dengan sertifikasi halal yang dimiliki oleh pelaku usaha akan membantu perluasan jangkauan konsumen produk dari usaha tersebut. “Jadi kalau ada warga negara asing yang berasal dari Timur Tengah seperti (Arab Saudi, Irak, dsb) mereka bisa ikut jadi konsumen”

Kepala Kasi Bimas Islam Kab. Badung sekaligus Sekretaris Satgas Halal tersebut juga menyampaikan “Terkait mengapa saat ini BPJPH yang mengurus sertifikasi halal itu karena MUI merupakan suatu organisasi bukan badan pemerintah sehingga BPJPH dibentuk untuk menerbitkan sertifikasi halal yang resmi diterbitkan oleh suatu negara sama seperti negara-negara lainnya” jelasnya.

Pada acara yang turut mengundang pelaku usaha yang lulus sertifikasi halal itu, Amron Sudarmanto turut menambahkan “Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI pada 2021 masih dapat berlaku sampai pada tahun 2026 serta dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.

Ditargetkan untuk provinsi Bali menerbitkan 6000 sertifikat halal gratis kepada unit usaha mikro/kecil dengan mengikut syarat dan ketentuan yang ada.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.