Staff Khusus Menag RI : 30 Persen dari 15 Ribu Penyuluh Agama Islam Terpapar Radikalisme

pwnubali.or.id – Staf Khusus Menteri Agama RI Moh Nuruzzaman yang akrab disapa Gus Nuruzzaman mengungkap pemetaan penyuluh agama Islam yang telah dilakukan timnya. Dimana ditengarai sekitar 30 persen dari 15 ribu penyuluh agama Islam telah terpapar radikalisme.

“30 persen itu berarti sekitar 4500 penyuluh agama islam yang radikal. Padahal mereka adalah garda terdepan Kementerian Agama dalam peningkatan kualitas keberagamaan di Indonesia,” ujar Nuruzzaman, Jumat 1 Oktober 2021, Saat hadir sebagai pemateri kegiatan pembinaan Aparatul Sipil Negara (ASN) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, Stafsus Nuruzzaman mengulas tentang arti dan indikator moderasi beragama. Menurutnya moderasi beragama berbeda dengan memoderatkan agama.

“Moderasi beragama bukan memoderatkan agama. Karena sesungguhnya agama itu sudah moderat. Moderasi beragama adalah menengahkan sikap, pandangan, dan praktek beragama. bukan agamanya,” tuturnya.

Nuruzzaman kemudian menguraikan 4 indikator seseorang dikatakan moderat, yaitu :

1. Memiliki Komitmen Kebangsaan, yakni kesetiaan terhadap pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika

2. Toleran, yakni menghargai orang yang berbeda dengan orang lain dan mau bekerjasama walaupun berbeda agama / keyakinan, suku dan ras

3. Anti Kekerasan, yakni menolak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal (ucapan)

4. Menghargai tradisi dan budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran agama.

Selain itu, Staf Khusus Menteri Agama RI Moh Nurruzzaman juga menyinggung soal gratifikasi dan revitalisasi layanan. Dimana diuraikan bahwa Menteri Agama menekankan dua mandatory atau kewajiban yang menjadi bagian dari tupoksi ASN Kementerian Agama. Yaitu mandatory keagamaan dan mandatory pendidikan.

“Di Kementerian Agama tidak boleh lagi ada transaksi jabatan baik promosi maupun rotasi dan mutasi. Semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat eselon 1,2,3 atau 4. Tergantung dedikasi dan kompetensi yang dimilikinya,” tandasnya.

Sumber : Suarasumsel.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.