Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tentang Kerjasama Kredit Ultra Mikro Bersama Kemenkeu

PWNUBALI.OR.ID | JAKARTA

Atas pemberitaan beberapa media terkait tanggapan Kemenkeu tentang pelaksanaan Kredit murah UMI (Ultra Mikro) yang dipertanyakan PBNU lewat Ketua Umum KH. Said Aqil Siradj, kembali PBNU melihat perlu adanya penjelasan konteks dari apa yang diutarakan Kiai Said tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU secara tertulis dalam press rilis yang dikeluarkan agar dapat menyamakan persepsi dari MoU yang telah disepakati sebelumnya. Demikian isi siaran pers tersebut;

Assalamu alaikum wr wb
Bismillahirrohmanirrohim

Merespon pernyataan yang dikeluarkan pihak Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan kredit murah UMI (Ultra Mikro) 1,5 T, melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP), bersama ini kami menyampaikan:

1. Pelaksanaan MoU terkait UMi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh LPNU (Lembaga Perekonomian NU), mengingat kami tidak melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepakatan diawal, yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yg terlalu tinggi sebesar 8 %, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar 6 %.

2. Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 % di tingkat end user, sehingga akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.

3. Mengenai surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai tindak lanjut MOU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program. Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh.

4. Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang kami dengar sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan, di mana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif. Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan & menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.

5. Harapan untuk terwujudnya kredit semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal & memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi.

Demikian untuk menjadi maklum adanya.

Jakarta, 26 Desember 2019
Wassalamu alaikum wr wb

HA Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.