PWNUBALI.OR.ID | Jakarta (8/11) – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mengambil sikap dukungan yang serius dalam upaya pemerintah memberantas radikalisme. Menurutnya, Radikalisme kali ini sudah memprihatinkan. Upaya pemerintah dengan menempatkan empat menteri (Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamaan, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Agama) dalam menangkal radikalisme perlu diapresiasi dan didukung. Namun demikian Ansor ingatkan pemerintah agar serius tangani radikalisme, bukan sekedar wacana saja.
“Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Kami minta pemerintah serius memerangi radikalisme, bukan sekadar narasi atau bahas simbol saja seperti pakaian. Substansinya yang penting,” ujar Sekjen PP GP Ansor, Adung Abdul Rochman dalam keterangan tertulisnya.
Di sisi lain, kata Adung, dukungan GP Ansor terhadap pemerintah tersebut selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan.”Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda,” tandasnya.
Dia juga mengatakan, GP Ansor menolak kerja sama dalam bentuk apa pun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum, dan menginginkan berdirinya negara di luar NKRI.
“Kerja sama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Muhlisin
Editor: Dadie W. Prasetyoadi
