pwnubali.or.id
SINGARAJA- Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Buleleng masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di Gedung Kesenian Gde Manik, Singaraja, Minggu, 18 Oktober 2026, berbarengan dengan peringatan Hari Santri Nasional.
Sebanyak 101 pengurus dilantik. Hj. Rodhiyatul Hasanah, S.Pd., ditetapkan sebagai ketua.
Acara dihadiri tokoh lintas lembaga. Di antaranya Anggota DPD RI Dapil Bali Ni Luh Djelantik, Bupati Buleleng Sutjidra, jajaran Forkopimda Buleleng, Ketua Tim Penggerak PKK Buleleng, Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Bali, Rois Syuriah PCNU Buleleng, Ketua PCNU Buleleng, Kepala Kantor Kemenag Buleleng, dan Ketua MUI Buleleng.
Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra meminta PC Muslimat NU bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Buleleng. Ia juga menegaskan komitmen mendukung penuh kegiatan Muslimat.
Menurut Sutjidra, kerja Muslimat patut diapresiasi karena tulus dan tanpa orientasi keuntungan pribadi.
“Mereka tidak diupah siapapun. Tapi masih mau melakukan kerja-kerja kolektif dengan mengeluarkan dana sendiri, dari kantong sendiri-sendiri,” ujarnya.
Apresiasi serupa datang dari Senator Bali Ni Luh Djelantik. Ia mengaku merasa menjadi bagian dari Muslimat NU sudah sejak lama. Tidak mengenal perbedaan.
“Dengan adanya acara hari ini, menjadi momentum untuk kemudian kita bersama-sama menjaga Bali yang aman dan lestari,” kata Ni Luh usai membawakan materi “Implementasi 4 Pilar Kebangsaan dalam Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan Muslimat NU”.
Garis Batas Organisasi
Di balik apresiasi, ada batas yang diingatkan.
Dalam panel diskusi “Mengelola TK dan Tenaga Pendidik yang Berkarakter”, Sri Utami menegaskan PC Muslimat NU tidak boleh mengintervensi langsung atau mengganti kepala sekolah PAUD tanpa koordinasi dengan YPMNU Cabang.
Sebaliknya, YPMNU Cabang tidak boleh membuat kebijakan strategis atau memindahtangankan aset tanpa persetujuan tertulis PC Muslimat NU.
Sri Utami mengajukan empat langkah strategis, diantaranya adalah:Pertama, tertib administrasi dan inventarisasi aset. Clearing sertifikat tanah dan bangunan PAUD, pastikan atas nama NU atau YPMNU, bukan pribadi. Kedua, harmonisasi hubungan kerja untuk menyamakan persepsi tupoksi antara PC Muslimat dan YPMNU. Ketiga, peningkatan mutu melalui IGTK/IGRA MNU untuk memaksimalkan akreditasi dan kompetensi digital.
Dan keempat, skema kesejahteraan guru melalui koordinasi dengan Disdik atau Kemenag untuk insentif dan hibah.
Usai dilantik, Rodhiyatul menyatakan sudah siap bekerja.
“Menyempurnakan program-program yang ada. Tinggal melanjutkan saja. Kemudian komunikasi antar anggota maupun ke masyarakat akan lebih kami tingkatkan.” tutupnya.
